dpwpkbjateng.id – Semarang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Ni’matul Azizah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi secara adil, berimbang, dan bertanggung jawab. Ajakan ini disampaikan di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang dinilai sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan sosial dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Menurut Ni’matul, banyaknya informasi yang simpang siur akhir-akhir ini, termasuk berita miring terhadap lembaga pesantren, perlu disikapi secara serius. Ia menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan moral yang telah berkontribusi besar bagi bangsa, sehingga tidak seharusnya menjadi sasaran pemberitaan negatif tanpa dasar yang jelas.
“Secara umum pemberitaan yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya harus diklarifikasi dan diverifikasi kebenarannya sebelum disebarkan. Jangan sampai masyarakat langsung percaya, karena dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan sosial dan citra lembaga pesantren yang selama ini berperan penting dalam pembentukan akhlak,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah dari Dapil Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga ini menambahkan bahwa semua pihak perlu berperan aktif dalam menciptakan ruang informasi yang sehat dan edukatif. Ia mendorong lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi yang berimbang, akurat, dan membangun.
“Setiap lembaga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi dengan cara yang adil dan berimbang. Media sosial maupun media penyiaran seharusnya menjadi sarana pendidikan dan inspirasi, bukan alat penyebar kebencian atau fitnah,” tegasnya.
Lebih lanjut,menurut Een nama sapaan Ni’matul Azizah ini juga mengimbau komisi penyiaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk berperan aktif dalam mengawasi dan menindak pihak-pihak yang dengan sengaja membuat narasi kebohongan yang menimbulkan perpecahan.
“Diharapkan lembaga yang berkepentingan di dunia penyiaran dapat membantu, mengawasi, serta jika perlu memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sengaja membuat narasi kebohongan,” pungkasnya.
Ni’matul menambahkan, informasi yang valid dan terverifikasi akan membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang benar, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan.
Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem informasi yang sehat dan ikut menjaga keharmonisan sosial.
(Irfan Rosyadi)