dpwpkbjateng.id – Semarang – Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Hj. Sumarwati, MAP, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus penculikan anak yang kembali mencuat di berbagai daerah. Anggota Komisi E DPRD Jateng ini menilai bahwa kasus-kasus yang muncul di media sebenarnya hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, apa yang terjadi pada Bilqis di Makassar yang sempat menjadi sorotan nasional hanyalah contoh dari ancaman nyata yang dihadapi anak-anak Indonesia. Ia khawatir masih banyak kasus lain yang tidak terekspos, tidak dilaporkan, atau tidak tersampaikan kepada publik.
“Yang muncul di pemberitaan itu hanya sedikit. Jangan-jangan masih banyak kasus lain yang tidak kita dengar, tetapi dialami langsung oleh masyarakat. Ini yang membuat saya sangat prihatin,” ujar Sumarwati kepada pemberitaan Fraksi PKB DPRD Jateng Senin, 17/11/2025.
Legislator PKB daerah pemilihan Pekalongan, Batang dan Pemalang ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi anak-anak.
Kejahatan penculikan, menurutnya, bukan hanya mengancam keselamatan seorang anak, tetapi juga merusak rasa aman masyarakat secara luas. Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan memberikan hukuman berat kepada siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini.
“Anak-anak adalah amanah. Negara harus benar-benar hadir melindungi mereka. Para pelaku penculikan harus diberi hukuman setimpal agar kejahatan semacam ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Selain peran pemerintah, Sumarwati juga menekankan pentingnya kewaspadaan dari orang tua dan lembaga pendidikan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap anak tidak bisa dilakukan setengah-setengah, terutama dalam situasi sosial yang semakin kompleks.
“Orang tua harus benar-benar memperhatikan aktivitas anak-anaknya, baik ketika berada di rumah maupun di luar. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan siswa selama berada di lingkungan pendidikan,” tambah Sumarwati yang juga Ketua Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan ini.
Sumarwati mendorong adanya kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk memastikan bahwa ruang publik aman bagi anak.
Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.
“Perlindungan anak adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menunggu sampai muncul korban berikutnya. Semua pihak harus bergerak sejak sekarang,” tutupnya.
(Irfan Rosyadi)