dpwpkbjateng.id – Semarang – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Sa’adah, menyoroti dampak luas banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Grobogan. Ia menilai, bencana banjir kali ini menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, waktu, dan harta benda, serta mengganggu konektivitas dan transportasi antar wilayah.
“Setiap kali banjir terjadi, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Banyak kendaraan terjebak di jalan, distribusi barang tersendat, pekerja tidak bisa beraktivitas, bahkan usaha kecil ikut terhenti. Ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit,” ujar Ida, Senin (27/10/2025).
Politisi PKB asal Daerah Pemilihan Demak, Jepara, dan Kudus ini mengapresiasi langkah cepat BPBD Jawa Tengah dan pemerintah daerah yang telah menurunkan tim, menyiapkan dapur umum, serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Namun demikian, ia menilai perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antarwilayah dan antarinstansi, karena penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Banjir di Jawa Tengah ini tidak hanya soal satu daerah. Hulu dan hilir harus dikelola bersama dalam sistem pengendalian air yang terpadu. Pemerintah provinsi perlu memimpin koordinasi dengan BBWS, Dinas PUPR, dan kabupaten/kota agar langkahnya seirama,” tegasnya.
Ida Ns menambahkan, selain penanganan darurat, pemerintah harus menyiapkan solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Salah satunya dengan mempercepat peningkatan kapasitas rumah pompa seperti di sungai Tenggang Semarang, yang selama ini menjadi tumpuan utama pengendalian banjir di kawasan pantura.
“Pemerintah harus memastikan semua pompa berfungsi maksimal, memperbaiki saluran drainase, serta melakukan normalisasi sungai secara rutin. Selain itu, perlu dibangun kolam retensi dan sumur resapan di titik-titik strategis untuk menampung limpahan air hujan,” jelasnya.
Lebih jauh, Ida mengingatkan pentingnya penataan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan agar daerah resapan air tidak terus berkurang. Ia menilai, faktor lingkungan dan tata ruang harus menjadi bagian dari kebijakan mitigasi bencana.
“Kalau tata ruang tidak dikendalikan, banjir akan terus berulang meskipun infrastrukturnya diperkuat. Pemerintah harus memiliki komitmen bersama antara provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” pungkasnya.
(Irfan Rosyadi)