dpwpkbjateng.id – DPW PKB Jawa Tengah komitmen untuk mengawal kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi dan Gus Yasin pada Pilgub 2024.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW PKB Jawa Tengah bersama tim kuasa hukum Ahmad Lutfhi – Gus Yasin melakukan supervisi yang ketat dalam proses sengketa Pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny Septiviant selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW PKB Jawa Tengah menyatakan bahwa PKB bersama tim kuasa hukum Ahmad Lutfhi dan Gus Yasin siap untuk menghadapi sengekta Pilgub di MK.
“Kami memastikan tim hukum Lutfhi – Yasin siap menghadapi gugatan dari Paslon 01 terkait dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM),” ungkap Denny di Gedung MK, Jakarta.
Langkah ini adalah upaya untuk merespon gugatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur 01, Andika Perkasa – Hendi Prihadi yang terdaftar di e-BRPK dengan nomor 263/PHPU. GUB-XXIII/2025.
Denny juga menekankan adanya keselarasan pandangan antara Partai Politik pengusung dan pendukung dengan tim kuasa hukum Lutfhi – Yasin dalam membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan pemohon.
“Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon perlu diluruskan agar tidak merugikan kepentingan politik dan hukum dari Paslon 02,” tambahnya.
Dia juga mengungkapkan apabila gugatan tidak direspon, maka gugatan tersebut berpotensi merugikan PKB Jawa Tengah sebagai salah satu Parpol yang mendukung Lutfhi Yasin.
Dia juga menyoroti ketentuan ambang batas sengketa Pilkada, yang dinilai tidak terpenuhi karena selisih suara antara Paslon 02 dengan Paslon 01 lebih dari 3.5 Juta. Selisih suara tersebut melampaui ambang batas 0.5% dari total suara sah.
“Kami justru senang dengan adanya gugatan sengketa ini di bawa ke MK, karena hal tersebut justru akan mempertegas kemenangan Lutfhi-Yasin secara hukum. Saya sangat yakin MK akan mempertimbangkan ambang batas ini sehingga permohonan bisa di tolak pada tahap awal pemeriksaan,” jelasnya.
Penulis : Henrik
Editor: Adim
