dpwpkbjateng.id – DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah harus mampu memberikan pokok-pokok pikiran yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu DPRD juga melakukan proses penjaringan aspirasi melalui banyak cara diantaranya adalah kegiatan kunjungan daerah pemilihan, kegiatan reses dan rapat dengar pendapat.
Hal tersebut disampaikan H. Sarif Abdillah, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah pada acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang beberapa waktu lalu.
Politisi PKB tersebut menegaskan pembangunan harus mengikuti program kerja, visi misi dari kepala daerah terpilih yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2025.
“Dalam pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah daerah harus membuat konsep perencanaan yang terintegrasi dan terarah supaya hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” ucap Sarif Abdillah.
Dalam sambutannya Sarif menegaskan di hadapan Pj Gubernur Nana Sudjana, Sekda Sumarno, OPD serta perwakilan pejabat daerah dari 35 kabupaten/kota serta peserta Musrenbang dari berbagai unsur lapisan masyarakat Jawa Tengah bahwa dalam perencanaan pembangunan harus memprioritaskan program yang mendorong standar pelayanan minimum, serta program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Perencanaan agar memperhatikan masukan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud nyata dari kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perencanaan sesuai tema pembangunan tahun 2025 serta diharapkan dapat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing Jawa Tengah,” ucap legislator daerah pemilihan Cilacap dan Banyumas ini.
Lebih lanjut politisi PKB asal Wonosobo ini menegaskan perencanaan pembangunan harus selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan daerah, meningkatkan kualitas pendidikan termasuk kesejahteraan guru. Selanjutnya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Khusus untuk pembangunan dan penanganan kesehatan ibu dan anak misalnya kasus kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, dibutuhkan strategi berupa sinergi dan terintegrasi yang berkesinambungan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta dan masyarakat.
“Fokus pada akar permasalahan terutama ekonomi keluarga, Pendidikan dan budaya,” pungkas Sarif.
Sementara itu Pj Gubernur Nana Sudjana meminta masukan dari semua pihak agar musrenbang dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami harapkan masukan dari bapak-ibu sekalian, untuk lebih fokus ataupun mengarah kepada kepentingan masyarakat Jawa Tengah,” ucap Nana dalam sambutannya.
(Editor: Henrik, Kontributor: Irfan Rosyadi)