dpwpkbjateng.id – Bupati Blora, H. Arief Rohman mengatakan penanggulangan kemiskinan didaerah dapat dilakukan dengan adanya sinergi yang baik antara penyelenggara pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat.
Hal tersebut disampaikan Arief Rohman saat melakukan koordinasi dengan Komisi D DPRD Jawa Tengah, Selasa (4/3/2025), di Ruang Rapat Setda Kabupaten Blora.
Bupati Blora yang juga menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini menegaskan peran pentingnya pendataan dan memaksimalkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu dari beberapa upaya Pemkab Blora menanggulangi kemiskinan di Blora termasuk masyarakat di daerah hutan menjadi prioritas.
“Kami berharap ada dukungan dan masukan dari Komisi D agar semangat yang kita bangun dapat terwujud. Karena, tanpa bersinergi, persoalan kemiskinan yang ada akan sulit ditanggulangi,” harap Arief Rohman.
Saat ini data tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora sebesar 11,42% pada 2023 dari jumlah penduduk 901.621 jiwa (BPS, 2023). Dikatakan, persentase itu turun dari angka sebelumnya yang mencapai 12,39%.
“Masyarakat di kawasan hutan memang masuk kategori atau secara indikator miskin karena secara fisik rumah yang mereka tempati lantainya masih tanah. Sebenarnya, mereka sendiri nggak mau untuk meninggalkan indikator miskin karena sudah terbiasa. Ada yang mau tapi data di pusat belum berubah,” ungkap Arief.
Sementara itu menurut Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hj. Nur Saadah mengakui sinergi dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan. Hal itu mengingat ada beberapa program dari pemerintah pusat dan provinsi yang menyasar persoalan kemiskinan di daerah seperti RTLH dan listrik murah.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal perbaikan infrastruktur, utamanya jalan Grobogan – Cepu,” kata Nur Saadah yang juga politisi PKB tersebut.
Data Disperakim Provinsi Jateng mencatat, pada 2025 ini jumlah total perbaikan RTLH mencapai 17.000 unit. Dari angka itu, sebanyak 614 unit rumah ada di Kabupaten Blora. Angka itu mengalami kenaikan dibanding pada 2022 yakni 380 unit.
Lebih lanjut menurut Ida Ns panggilan akrab Hj. Nur Saadah, komisi D menyambut baik program Tiga Juta Rumah yang disiapkan pmerintah pusat supaya bisa direalisasikan dengan baik di Jawa Tengah.
“Kami masih menunggu juknis program tiga juta RTLH dari pemerintah pusat, semoga nanti Jawa Tengah mendapat porsi yang maksimal, Walaupun ada beberapa poin dari tiga juta rumah yang tidak dibiayai APBN, juga butuh dari pembiayaan provinsi, dan pihak stakeholder” Ujar Nur Saadah lebih lanjut.
(Editor: Henrik) (Kontributor: Irfan Rosyadi)