dpwpkbjateng.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua komisi E, Messy Widiastuti guna memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kedua provinsi serta dalam rangka mendapatkan masukan, data dan informasi penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut anggota Komisi E, H. Abdul Hamid, M.Pd menyampaikan keterangan bahwa saat ini persoalan kemiskinan sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks. Sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
“Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan langkah strategis dalam penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai pedoman perangkat daerah,” jelas Abdul Hamid.
Abdul Hamid yang merupakan politisi PKB ini juga menyinggung soal Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimana data ini sudah dilakukan integrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Sebagai data untuk digunakan berbagai informasi lembaga sosial hingga lembaga filantropi berbasis keagamaan seperti pengelola zakat, infak, dan sedekah serta kegiatan pemerintah untuk menunjang percepatan penanggulangan kemiskinan dengan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Dengan keberadaan DTSEN kedepan bisa digunakan sebagai instrumen sekaligus jawaban bagi keraguan atas ketidaktepatan sasaran bantuan sosial serta solusi untuk menyempurnakan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini,” papar legislator PKB dapil 13 ini (Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Pemalang)
Sementara itu menanggapi rombongan komisi E DPRD Jateng, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jawa Barat, Ida Ningrum menerangkan per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,85 juta jiwa (7,46%), turun 39,93 ribu orang dibanding Maret 2023.
“Sebagian besar warga miskin tersebar di selatan Jawa Barat akibat kondisi geografis yang sulit diakses. Jika mereka tidak masuk dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maka tidak bisa mendapat bantuan dari Kemensos maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Ida menerangkan bahwa saat ini Jawa Barat memiliki mekanisme khusus untuk memastikan keakurasian data, Dinsos Jabar juga membentuk satuan tugas khusus untuk memantau warga miskin di Kota Bandung. Satgas ini bertugas memastikan bahwa data dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi terkini di lapangan.
“Kami memberikan reward sebesar Rp 4 juta kepada petugas yang berhasil menggraduasi warga miskin. Artinya, jika seorang petugas dapat memastikan bahwa seorang warga benar-benar telah keluar dari kategori miskin, mereka akan mendapatkan insentif ini,” papar Ida.
Terkait efisiensi anggaran Dinsos Jabar terdampak pemotongan Rp. 12 miliar. Anggaran ini dialihkan ke pembangunan jalan senilai Rp 6 triliun dan ada beberapa program yang harus disesuaikan agar tetap berjalan.
Diakhir kegiatan kunjungan, rombongan komisi E DPRD Jateng mengharapkan strategi yang diterapkan Dinsos Jabar bisa menjadi referensi bagi Provinsi Jawa Tengah.
(Editor: Henrik) (Kontributor: Irfan Rosyadi)