Kab. Pekalongan – dpwpkbjateng.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pekalongan menyatakan penolakan tegas terhadap penerapan kebijakan full day school di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Sikap ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, KH. Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, dalam acara Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) PKB Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Jahirin, menyampaikan bahwa isu full day school bukanlah hal baru. Meskipun sempat tenggelam, belakangan wacana tersebut kembali mencuat, terutama setelah adanya dorongan penerapan full day school oleh pemerintah Kabupaten Pati.
“Isu tentang full day school itu sudah lama. Tapi akhir-akhir ini kembali muncul. Dalam Muspimwil yang diadakan beberapa waktu lalu, Gus Yusuf selaku Ketua DPW PKB Jawa Tengah secara tegas menginstruksikan kepada fraksi-fraksi PKB di seluruh Jawa Tengah untuk menolak full day school, termasuk di Kabupaten Pekalongan,” ujar Jahirin.
Fraksi PKB, diminta menjadi garda terdepan dalam menolak kebijakan tersebut di setiap kabupaten/kota. Ia menegaskan, penerapan full day school dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi belajar para santri di TPQ, madrasah, maupun pesantren.
“Alasannya jelas. Full day school mengganggu jam belajar santri di madrasah dan TPQ. Efek jangka panjangnya juga bisa berdampak pada pendidikan karakter dan akhlak. Kita tahu, pendidikan akhlak banyak ditanamkan di pesantren dan madrasah. Kalau waktu mereka habis di sekolah formal, kapan mereka sempat belajar di lembaga nonformal ini?” tegasnya.
Menurut Jahirin, full day school tidak efektif untuk diterapkan, karena berpotensi menggeser porsi pendidikan nonformal yang selama ini menjadi benteng pembentukan moralitas siswa.
“Jika full day school diterapkan, madrasah bisa kalah bersaing. Ini dikhawatirkan akan mendegradasi moral siswa. Sebab, pelajaran tentang akhlak dan nilai-nilai agama justru banyak didapatkan di luar sekolah formal,” tambahnya.
Ke depan, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan setempat.
“Langkah pertama, kita akan solidkan dulu sikap di internal fraksi. Kedua, kami akan mengajak fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama menolak. Ketiga, kami akan melakukan konsolidasi dengan dinas terkait agar kebijakan full day school ini tidak diterapkan di Kabupaten Pekalongan,” pungkas Jahirin.
(Henrik)