dpwpkbjateng.id – Blora, Di tengah kebijakan efisiensi, Pemerintah pusat, Kabupaten Blora punya cara untuk tetap melangsungkan pembangunan infrastruktur, diantaranya dengan melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat hingga melakukan talangan dana.
Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan pada masa periode ke dua masa kepemimpinannya, ekpektasi masyarakat masih sama,berharap pembangunan insfrastruktur diteruskan.
“Di periode ke dua ekpektasi masyarakat ke kami tinggi, kemenangan 83 sekian persen saat pilkada kemarin. Saat kami turun ke bawah, kampanye harapannya pembangunan infrastruktur. Karena itu yang dirasakan betul masyarakat pada periode pertama. Sehingga ke depan kami masih akan fokus dengan infrastruktur,” kata Bupati kader PKB ini.
Menurutnya jalan rusak yang masih harus ditangani pada periode ke dua ini sekitar 35-40 persen. Pekerjaan rumah itulah yang akan dituntaskan pada periode ke dua ini. Baik dengan anggaran APBD, bantuan Provinsi, pusat hingga skema pinjaman.
“Strategi kita dengan adanya DAK dan DAU infrastruktur dari pusat yang dipotong karena efisiensi, kami sudah antisipasi. Yakni dengan melakukan pinjaman 215 miliar,” terangnya.
Dana itu akan digunakan untuk membangun 41 ruas jalan yang masih rusak. Skema pinjaman untuk pembangunan ini menurutnya sudah pernah dilakukan pada periode pertama. Kala itu pinjaman 150 miliar.
“Selian itu kami juga meminta kepada pak pemprov Jateng, kami sampaikan untuk membantu membangun jalan provinsi. Ke Pak Prabowo juga, agar ada inpres jalan lagi di Kabupaten Blora,” Jelas Arief,
Meski harus lewat skema pinjaman, menurutnya masyarakat tak perlu khawatir. Sebab hal itu tak akan membebani kemampuan fiskal. Lantaran sudah diperhitungkan matang. Pinjaman itu akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun.
“Tenornya tiga tahun, kita akan kembalikan dengan potensi kita di pendapatan dan dari usaha kita menaikkan dana bagi hasil. Sehingga tidak memberatkan amsyarakat,” imbuhnya.
Pihaknya menambahkan skema lewat bank BPD Jateng juga akan memberikan kebermanfaatan bagi Blora. Sebab Pemkab Blora juga punya saham di situ.
“Kita punya saham di situ, kita juga akan mendapatkan manfaat dari dividen,” tuturnya.
Pembanguan infrastruktur jalan disebutnya juga akan memberikan efek domino kebermanfaatan. Sebab memperlancar akses transportasi, ekonomi, hingga kenaikan harga tanah.
“Dulu harga tanah 50 ribu per meter. Dengan jalan bagus, naik. Njop naik, pendapatan naik. Kalau infrastruktur baik berdampak pada hal itu. Dengan pajak naik, kita dedikasikan menyelesaikan PR lain. Seperti pendidikan, kesehatan, ukm ekonomi, pertanian dan lainnya,” tambahnya.
Bupati Blora yang saat ini menjabat Ketua percepatan pembangunan DPW PKB Jateng ini juga mencontohkan hal lain, dahulu masyarakat kesulitan saat ke Solo lantaran jalan Randublatung-Ngawi jelek. Namun setelah baik, roda ekonomi di wilayah Blora Selatan naik drastis. Sebab dari Blora ke Solo bisa ditempuh cukup 2 jam.
“Nah ke depan kita upayakan untuk wilayah perbatasan lain. Seperti Cabak-Bleboh Bojonegoro. Kemudian Japah, Tunjungan. Kita bangun wilayah Utara,” bebernya.
Selain infrastruktur jalan, pihaknya juga menggenjot hal lain. Seperti jembatan, irigasi, bendungan. Contohnya yang sedang berjalan bendung Cabean dan Karangnongko. Bendungan Karangnongko berbatasan dengan Bojonegoro dan Ngawi. Sementara Bendung Cabean berbatasan dengan Pati.
“Kita RSUD juga sedang meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana. Ini yang belum BPJS kita dorong segera,” jelasnya.
Berikutnya juga infrastruktur pendidikan. Saat ini di Blora sedang berproses pembangunan sekolah rakyat. Termasuk potensi pendirian kampus-kampus negeri di Blora.
“Karena semakn banyak SDM kuliah, daerah maju. Ini rencana ada UNY, ISI, politeknik kesehatan sudah,” terangnya.
(Irfan Rosyadi)