dpwpkbjateng.id – Semarang, Sebanyak 1.411 guru swasta kategori prioritas atau R1D di Jawa Tengah (Jateng) yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 2021 hingga kini belum juga mendapat penempatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Persatuan Guru Prioritas Swasta saat melakukan audiensi dengan Fraksi PKB DPRD Jateng pada Kamis (17/7/2025).
Menurut perwakilan para guru Rina Dewiastuti (41) mereka telah melakukan audiensi ke berbagainknstitusi termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng. Namun, hingga kini nasib mereka belum ada kejelasan mengenai penempatan sebagai ASN PPPK.
Rina menjelaskan sejak dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK tahun 2021 hingga saat ini belum menerima surat penempatan resmi.
“Kami sudah tiga kali audiensi, tetapi jawabannya selalu sama, menunggu juknis dari pusat,” ujar Rina seusai audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng, Kamis (17/7).
Tak tinggal diam, para guru juga melakukan audiensi virtual dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, Biro Hukum BKN merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 348 Tahun 2022 menyatakan bahwa pelamar yang telah lulus seleksi, tetapi belum memperoleh formasi dapat dipertimbangkan untuk penempatan secara paruh waktu.
Namun saat menyampaikan keluhan ke Kementerian PAN-RB, mereka justru diarahkan kembali ke pemerintah daerah. Pasalnya, pengusulan formasi merupakan kewenangan penuh dari masing-masing daerah.
Para guru berharap DPRD Jateng khususnya Fraksi PKB bisa mendorong agar Pemprov Jateng segera menyelesaikan penempatan mereka.
“Yang kami harapkan sekarang cuma satu: ketegasan politik dari pemprov agar nasib kami segera diputuskan,” ujar Rina.
Situasi semakin menyedihkan karena sebagian guru terpaksa banting setir demi bertahan hidup.
“Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jualan cilok. Bahkan ada yang diberhentikan dari sekolah karena ketahuan ikut seleksi PPPK,” ungkapnya.
Sebagian besar guru R1D ini adalah guru senior dengan masa pengabdian lebih dari 15 tahun. Banyak di antara mereka sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan hampir pensiun. Mereka dulunya dijanjikan akan difasilitasi melalui jalur PPPK karena tidak bisa lagi ikut seleksi CPNS.
Sementara itu kegiatan auidensi diterima oleh anggota Fraksi PKB Zainuddin didampingi Irfan Rosyadi selalu Tenaga Ahli Fraksi PKB menyebutkan bahwa penundaan ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan negara. Ia menilai pemerintah seharusnya menuntaskan proses rekrutmen yang sudah dimulai, bukan malah membiarkan ribuan guru menggantung tanpa kejelasan.
“Mereka sudah ikut prosedur, sudah lulus, tapi belum juga ditempatkan. Ini kan kebijakan resmi pemerintah pusat, masa enggak ada follow-up dari daerah?” kritiknya.
Zainuddin menegaskan bahwa masalah ini hanya soal kemauan politik, bukan soal anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa Provinsi Jateng saat ini masih kekurangan guru, terutama di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
“Guru sudah ada, tapi malah dibiarkan. Padahal mutu pendidikan kita juga sedang dipertaruhkan,” tegas sekretaris Komisi E DPRD Jateng ini.
Politisi PKB dapil Temanggung, Purworejo dan Wonosobo ini menargetkan agar proses anggaran untuk penempatan guru prioritas R1D dimulai tahun ini, agar formasi bisa dimasukkan dalam seleksi 2026 dan guru bisa diangkat selambat-lambatnya pada 2027.
“Jangan sampai Indonesia kehabisan waktu menyongsong bonus demografi, tapi malah krisis guru karena abai pada komitmen yang sudah dibuat,” pungkasnya.
(Irfan Rosyadi)