dpwpkbjateng.id – Semarang – DPRD Jawa Tengah melalui Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi dalam menjalankan program-program prioritas daerah. Hal ini disampaikan Ulil Albab, Wakil Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi C DPRD Jateng, kepada media pemberitaan Fraksi PKB Rabu (20/1) ketika menyoroti arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Tengah 2025–2029.
Ulil menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Jateng pada tahun 2025 difokuskan pada meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah strategis yang mendukung langsung pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, pertanian, hingga penguatan irigasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemerintah juga menargetkan berbagai program strategis, mulai dari renovasi sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru, pengembangan saluran irigasi primer hingga tersier, hingga penguatan pelatihan tenaga kerja yang merata di seluruh daerah.
“Semua program ini akan sangat berdampak bagi masyarakat. Karena itu DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawalnya melalui fungsi pengawasan, agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga Jawa Tengah,” ujar Ulil.
Ulil menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. DPRD sebagai mitra pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat harus bersama-sama terlibat.
“Pembangunan bukan sekadar angka realisasi anggaran, tetapi bagaimana hasilnya bisa dirasakan langsung. Misalnya, jika kita ingin mencapai swasembada pangan, maka irigasi harus dituntaskan, petani diberi dukungan, distribusi diperkuat, dan semua sektor terkait harus ikut bekerja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program strategis yang berjalan di tahun 2025, yaitu pengendalian inflasi daerah dan penanggulangan kemiskinan, yang menurutnya menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Sedangkan pada 2026, pemerintah telah menetapkan fokus pembangunan pada ketahanan pangan dan swasembada.
“Kami siap bersama pemerintah daerah dalam memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai RPJMD. Kita ingin capaian pembangunan tidak hanya terukur dari laporan angka dan prosentase, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di desa maupun kota,” tegas Ulil.
(Irfan Rosyadi)