dpwpkbjateng.id – Purworejo, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhaimin, kembali menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi yang menjadi penopang utama produktivitas petani di daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen sebelumnya yang ia sampaikan mengenai perlunya peningkatan dukungan nyata kepada petani dan perbaikan tata kelola air di wilayah Jawa Tengah.
Dalam kunjungan lapangan ke Daerah Irigasi (DI) Kragilan di Kabupaten Purworejo, Muhaimin meninjau langsung kondisi saluran yang sudah 15 tahun tidak berfungsi. Ia bersama petani menelusuri jalur irigasi dari Desa Sambeng hingga Desa Kragilan untuk melihat langsung penyebab mandeknya aliran air. Dari hasil pengecekan, ditemukan dua persoalan utama, yakni saluran irigasi yang rusak parah akibat usia, serta sekitar 120 lubang ilegal yang dibuat warga dan menyebabkan air tidak sampai ke lahan bawah.
Menurut Muhaimin, kondisi ini merupakan cerminan lemahnya perhatian terhadap infrastruktur pertanian di tingkat daerah. Ia menilai, permasalahan irigasi tidak bisa dilihat secara sederhana karena melibatkan banyak faktor teknis dan kebijakan.
“Persoalan irigasi ini bukan hal yang mudah. Banyak dan kompleks sekali. Ada faktor kerusakan fisik, tapi juga persoalan tata kelola air yang belum sinkron antarwilayah,” ujarnya Minggu (6/10) kepada pemberitaan Fraksi PKB.
Politisi PKB daerah Pemilihan Purworejo, Temanggung dan Wonosobo ini juga menyoroti perubahan sumber air antara DI Kragilan dan DI Loning. Debit air Kali Jali yang berkurang membuat kedua irigasi harus berbagi sumber air, sehingga tidak optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya hasil panen dan kesulitan petani dalam menggarap sawah.
“Sekarang air dari Kali Jali sudah berkurang, akhirnya daerah irigasi Loning ikut dialihkan ke Kragilan. Tapi hasilnya dua-duanya tidak maksimal,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anggota Komisi B DPRD jateng ini mendorong adanya pembangunan bendungan atau dam kecil di wilayah hulu. Ia menilai pembangunan ini masih memungkinkan dilakukan dengan biaya yang terjangkau, bahkan bisa menggunakan sistem tradisional seperti bronjongan batu.
“Kalau mau dibangun dam kecil, sebenarnya bisa. Tidak perlu mahal-mahal. Yang penting airnya bisa tertampung dan dialirkan lagi ke saluran irigasi,” katanya.
Selain langkah teknis, Muhaimin juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, khususnya antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pusdataru dan PSDA Probolo. Ia berharap dinas segera menyiapkan perencanaan rehabilitasi yang bisa dikerjakan dalam satu tahun anggaran, atau secara bertahap lewat program multi years.
“Kami sudah komunikasikan dengan Kepala Pusdataru Jawa Tengah. Mereka siap berkoordinasi. Harapan kami, segera dibuat perencanaan yang realistis dan bisa dilaksanakan, syukur-syukur bisa dalam satu tahun anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, beberapa desa di sekitar irigasi bahkan sudah mengalami kekeringan hingga 15 tahun, dan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, perbaikan irigasi seperti DI Kragilan akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
“Ada wilayah yang sudah 15 tahun kering. Ini jelas butuh langkah cepat. Kalau air bisa kembali mengalir, petani bisa tanam lagi, dan ekonomi desa akan bergerak,” tegasnya.
Muhaimin menutup dengan mengingatkan bahwa persoalan irigasi bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup para petani. Karena itu, DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program pemerintah agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.
(Irfan Rosyadi)