dpwpkbjateng.id – Semarang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ni’matul Azizah, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan dan manajemen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang kesehatan, khususnya rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng ini langkah perbaikan tata kelola keuangan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya memberikan catatan terhadap pengelolaan BUMD sektor kesehatan di Jateng.
“Beberapa temuan BPK perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti dengan pembenahan sistem tata kelola dan pengawasan, agar pengelolaan keuangan rumah sakit lebih tertib, transparan, dan berdampak nyata pada pelayanan publik,” ujar Ni’matul Azizah kepada pemberitaan Fraksi PKB, Selasa (7/10/2025).
Ia mencontohkan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah yang saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD dr. Moewardi Surakarta, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD dr. Rehatta Kelet di Jepara, dan beberapa RSUD lainnya di kabupaten/kota. Menurutnya, rumah sakit tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sebagai contoh RSUD dr. Rehatta di Jepara, misalnya, memiliki peran besar sebagai rumah sakit rujukan di wilayah pantura. Dengan tata kelola keuangan yang baik, rumah sakit seperti ini bisa semakin berkembang dan meningkatkan mutu pelayanannya,” jelas anggota Komisi C DPRD Jateng ini.
Legislator PKB derah pemilihan Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga juga menegaskan bahwa BUMD rumah sakit tidak boleh semata-mata berorientasi bisnis, melainkan harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menilai bahwa perbaikan manajemen, pelayanan pasien, serta penguatan sistem keuangan akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
“Pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan profesional adalah hak semua warga. Karena itu, peningkatan mutu layanan harus menjadi prioritas utama rumah sakit daerah,” tegasnya.
Selain itu, Ni’matul memberikan apresiasi atas sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di sektor kesehatan, seperti penguatan sistem rujukan terpadu, digitalisasi layanan rumah sakit, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar semua program tersebut dijalankan selaras dengan rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan tetap transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Perbaikan tata kelola ini bukan hanya memenuhi rekomendasi BPK, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya.
(Irfan Rosyadi)